CHINA DAN HANTAMAN PROXY ELANG BOTAK CS
Jika anda pernah mengalami hidup di Samiri Serikat sana, kemudian anda bergaul dengan akar rumput di Samiri, anda akan tahu bagaimana gigihnya bangsa China Imigrant di Mamarika, mereka bisa membuat oriental Restaurant, dengan pekerja pekerja pendatang dari China, atau Mexico dan amerika latin lainnya, Mahasiswa atau Mahasiswinya ada yang suka nyambi di restaurant selepas kuliah atau masa liburan menjadi bushboy atau waiter, dan uniknya lagi "persatuan mereka" sangat lah kuatdimisalkan seorang pendatang yang masuk mamarika maka dalam waktu singkat ia bisa mendapatkan ID ( seperti KTP ), Driver Licence ( SIM ) bahkan lawyer untuk mendapatkan Social Security sampai pada pengurusan Greencard menjadi warga negara Samiri Serikat.
Hal itu berbeda dengan pola hidup masyarakat Samiri pada umumnya yang lebih suka berspekulasi di Stock Market, masih ingat kejadian 911 ( WTC Yang di Bom pesawat gedungnya itu ), ketika kejadian tersebut banyak masyarakat Amerika Shock karena kebanyakan dari mereka menyimpan modalnya di stock Market, dan tidak sedikit yang kolaps.
Bohong jika Trump bicara soal imigran, baik itu dari China ataupun Amerika latin seperti para pendatang Mexico, Elsavador, dll yg ilegal masuk melintasi border, kenapa...?? karena pola hidup masyarakat Samiri itu sendiri, mereka malas, mana ada orang Amrik yang mau digajih $1200/bulan jadi Dishwasher di Restaurant restaurant ..?? gak akan ada, dan kerjaan kerjaan kotor ( istilah mereka ) diambil para imigrant tersebut, bayangkan saja upah minimal saja ini yang paling minim adalah $8/hour, Amerika produksi levi's di Mexico, Nike di Indonesia China dan lain lain, mereka jualan BRAND saja/merk, jika mereka produksi sendiri dinegaranya sendiri akan memamakan cost tinggi karena upah kerja yang tinggi.
Ketika China terkena penekanan US pada Yuan China tidak bergeming dia sante, yang ada malahan pak boss Obama sungkem minta Beijing intervensi pada Yuan, kenapa..?? Karena bagi China gak masalah..Produk China akan membanjiri pasar dengan harga murah, Yamaha akan kalah dengan beijing, dan contoh contoh lain, Jepang pun ikut panik..maka Obama datang meminta China intervensi menaikan Yuan..keren kan...hal itu ditambah solidnya masyarakat China sendiri yang lebih doyan makan diwarung tradisional daripada Mc Donald, lebih suka dan bangga pakai produk lokal dari pada produk Luar, solid dari atas ke bawah antara pemimpin dan rakyatnya.
PERANG DAGANG DAN PROXY
Paniknya mamarika akan perkembangan ekonomi China, membuat berbagai spekulasi dan analisa bahwa Samiri akan terus berusaha melemahkan Fundamental China, untuk menyerang Frontal gak mungkin berani itu Washington, maka isu Uyghur misalnya terus di blowup untuk menekan China oleh blok NATO cs, beberapa waktu lalu soal Huawei, hehe gak mungkin itu Pak Boss Trump berani karena ia punya hutang gede untuk menjalankan bisnisnya dengan hary Tanoe dalam proyek OBOR dengan meminjam modal dari China. Lalu muncul lagi sekarang isu Hongkong yang ramai demo sana sini, besar kemungkinan campur tangan Samiri Inggris pun ada dalam kemelut tersebut.
Hong Kong berbeda dengan kota lain di China. Sejarahnya setelah perang tahun 1842, Hong Kong bagian dari koloni inggeris selama lebih dari 150 tahun. Kemudian, China menyewakan Pulau Hong Kong kepada Inggeris. Sementara Macao disewakan kepada Portugal. Hong Kong dikenal sebagai pelabuhan alam terbaik. Tahun 1950 ekonomi Hong kong lepas landas. Karena ketika itu China masih dalam keadaan tertutup. Hong kong tumbuh sebagai kota pelabuhan bebas dan pusat manufaktur. Ketika China dibawah Mao, banyak para pembangkang komunis yang melarikan diri ke Hong Kong. Mereka ingin lepas dari kemiskinan dan kekerasan tentara Komunis.
Kemudian, pada awal 1980-an, ketika tenggat waktu untuk sewa 99-tahun semakin dekat, Inggris dan Cina memulai pembicaraan tentang masa depan Hong Kong. China tidak ada niat untuk memperpanjang Kontrak sewa itu. Inggris harus keluar dari Hong Kong. Dan Hong Kong kembali ke China. Perundingan sangat alot. Akhirnya terjadi kesekapatan pada tahun 1984. Tahun 1997 , Hong Kong resmi kembali ke China. Tetapi dengan prinsip “ satu negara, dua sistem” Artinya, Hong Kong secara hukum berada di wilayah China namun urusan luar negari dan pertahanan tetap menjadi wewenang China. Diluar itu hak Hong Kong menerapkan hukum dibawah kondisi SAR ( special Authority Region)
Pada akhir abad ke-20, Hong Kong adalah pelabuhan terbesar ketujuh di dunia dan nomor dua setelah New York dan Rotterdam. Container Yard nya terbesar di Asia. Jumlah kapal yang bongkar muat terbesar kedua di dunia setelah Yunani Hong Kong Stock Exchange adalah yang terbesar keenam di dunia, dengan kapitalisasi pasar sekitar US $ 3,732 triliun. Namun pembatasan itu hanya berlaku selama 50 tahun. Setelah itu Hong Kong harus kembali ke China sebagaimana kota kota lain di China.
Yang jadi masalah adalah perkembangan ekonomi Hong Kong dari tahun ke tahun terus melemah. Tingkat hutang pemerintah Hong terhadap PDB mencapai 42%. Kalau ditambah hutang swasta, rasio hutang bisa mencapai lebih dari 100%. Sejak tahun 2017 sampai tahun 2018, Hong Kong mengalami defisi primer. Praktis secara akuntasi Hong Kong sudah bankrut. Walau pendapatan per kapita Hong kong mencapai USD 39.000 pertahun namun biaya hidup sangat mahal.
China melihat perkembangan Hong Kong dengan sikap kawatir. Mengapa ? karena masalah Hong Kong adalah kejebak dengan sistem welfare state atas dasar demokrasi yang kebablasan. Menempatkan peran pemerintah lebih besar untuk kesejahteraan rakyat. Ini ongkosnya mahal sekali. Apalagi karena itu tidak menghasilkan rakyat yagn produktif, malah melahirkan generasi nyinyir. Bagi Cina ini udah jadul. Membuat negara diperas dan pertumbuhan berkelanjutan tidak terjadi, malah mundur.
Walau alasan dibalik tuntutan demontrans hong kong mengenai penolakan UU ekstradisi ke China daratan, namun keributan di Hong Kong tidaklah murni dari semua rakyat. Keributan yang meluas dan lama itu tanpa dukungan by design dari Beijing tidak akan terjadi. Ini politik ala China. Chaos sengaja diciptakan secara terlokalisir namun berdampak international. Tujuannya adalah memberikan hak secara politik bagi Beijing untuk mempercepat pengembalian Hong Kong seperti kota kota lain di China, sehingga Beijing lebih mudah mengelola Hong Kong agar pertumbuhan dapat berkelanjutan. Aplagi saat sekarang secara politk Xi Jinping sangat kuat. Dia presiden. Ketua umum partai. Ketua dewan keamanan dan pertahanan. Ketua dewan hukum tertinggi. Praktis kekuasaan ada ditangannya.
PERANG HIBRIDA : TANGAN-TANGAN KOTOR AMERIKA SERIKAT dkk TERHADAP TIONGKOK (CHINA)
Untuk kita ketahui bersama bahwa perang hibrida, yang dilakukan Amerika Serikat (AS) beserta sekutunya terhadap China belakangan ini telah memasuki fase-fase baru. Namun sebelum saya paparkan fase-fase tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu perang hibrida. Perang hibrida adalah kombinasi metode militer dan nonmiliter di masa damai untuk mencapai tujuan militer tradisional (misalnya, kontrol atau penaklukan teritorial), dan dengan demikian mengubah “fakta di lapangan” tanpa memicu konflik yang sebenarnya.
Lalu, fase-fase apa saja yang dilakukan AS dkk terhadap China melalui perang hibridanya. Fase pertama yakni melibatkan pergeseran besar-besaran pasukan udara dan laut AS ke Pasifik serta provokasi konstan terhadap China di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan.
Fase kedua adalah penciptaan disinformasi tentang perlakuan China terhadap kelompok minoritas, terutama di Tibet dan Cina barat. Bahwa kampanye propaganda ini telah dilakukan oleh negara-negara seperti AS, Kanada dan Australia yang memiliki catatan hak asasi manusia terburuk di dunia berkenaan dengan masyarakat adat mereka, mengalami genosida budaya dan fisik selama berabad-abad oleh pemerintah-pemerintah tersebut, kemudian menolak melindungi masyarakat minoritas mereka dari serangan fisik dan diskriminasi terlepas dari hukum hak asasi manusia mereka.
Fase ketiga, propaganda AS dkk pun diperluas ke pembangunan ekonomi China, perdagangan internasional, Organisasi Kerjasama Shanghai, Inisiatif Jalan Sutra, bank pembangunan, prakarsa-prakarsa perdagangan dan fasilitas-fasilitas lainnya, dimana Cina dituduh berusaha untuk mengendalikan dunia; sebuah tuduhan yang dibuat-buat oleh sebuah bangsa angkuh yang bernama Amerika Serikat.
Fase keempat adalah upaya AS untuk mendegradasi ekonomi Tiongkok dengan "tarif," yang pada dasarnya merupakan embargo atas barang-barang Tiongkok. Bahwa tujuannya bukanlah kesepakatan perdagangan yang lebih baik, akan tetapi untuk membuat China bertekuk lutut dihadapan mereka.
Fase kelima, penculikan dan penahanan ilegal terhadap Meng Wanzhou, Chief Financial Officer perusahaan teknologi terkemuka China, Huawei, dalam sinkronisitas dengan kampanye besar-besaran oleh AS untuk memaksa sekutu-sekutunya menghentikan semua transaksi dengan perusahaan itu.
Terakhir, fase keenam dalam perang hibrida ini adalah pemberontakan yang diprovokasi oleh AS, Inggris, Kanada, dan sisanya di Hong Kong, dengan menggunakan taktik yang dirancang memprovokasi Tiongkok agar dapat menekan para perusuh dengan kekuatan dengan harapan dapat menimbulkan gelombang propaganda anti-Cina, atau mendorong para “pemrotes” untuk menyatakan Hong Kong merdeka dari Cina sehingga AS dkk dapat menggunakan kekuatannya untuk mendukung para pemrotes tersebut.
TANGAN KOTOR AMERIKA SERIKAT dkk
Banyak bukti bahwa Inggris dan AS adalah tangan kotor di balik peristiwa di Hong Kong. Ketika asosiasi Hong Kong Bar bergabung dalam protes, Amerika Serikat cs mengklaim bahwa para pengacara mereka siap mendukung protes tersebut dalam upaya membawa keadilan kepada rakyat.
Nah, menariknya para pemimpin asosiasi tersebut kesemuanya itu pengacara atau anggota firma hukum yang berbasis di London, seperti Jimmy Chan, kepala dari Front Hak-Hak Sipil Manusia, yang dibentuk pada tahun 2002 dengan tujuan memecah Hong Kong dari Cina, kemudian ada Kevin Lam, mitra dari firma hukum lainnya yang berbasis di London, selanjutnya ada Steve Kwok dan Alvin Yeung, anggota Partai Sipil anti-China.
Kwok sendiri telah menyerukan kemerdekaan Hong Kong dalam beberapa kunjungannya di beberapa tempat, tidak terkecuali di AS. Bahkan, mereka pun disponsori oleh Dewan Keamanan Nasional AS.
MOTIF AMERIKA SERIKAT dan INGGRIS
Motif AS dan Inggris terungkap dari pernyataan mereka sendiri : “Bahwa Hong Kong, ketika Inggris menyerahkannya ke pemerintahan Tiongkok pada tahun 1997 harus tetap berada di luar sistem penguasaan China. Menjaga kebebasan kota untuk hidup tanpa kendali China telah menjadi salah satu penyebab tumbuhnya motivasi untuk melakukan aksi protes.”
Jelas pernyataan mereka di atas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Padahal, isi daripada UUD tersebut yang disepakati pada tanggal 4 April 1990 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1997, yakni tanggal penyerahan wilayah Hong Kong ke Tiongkok, adalah :
“Hong Kong menjadi bagian dari wilayah Tiongkok sejak zaman kuno; diduduki oleh Inggris setelah Perang Candu pada tahun 1840. Pada tanggal 19 Desember 1984, Pemerintah Cina dan Inggris menandatangani Deklarasi Bersama tentang status Hong Kong, yang menegaskan bahwa Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok akan melanjutkan pelaksanaan kedaulatan atas Hong Kong berlaku mulai 1 Juli 1997, sehingga memenuhi aspirasi bersama rakyat Tiongkok untuk pemulihan Hong Kong.
Menjunjung tinggi persatuan nasional dan integritas teritorial, menjaga kemakmuran dan stabilitas Hong Kong, dan dengan mempertimbangkan sejarah dan realitasnya, Republik Rakyat Tiongkok telah memutuskan bahwa setelah China memulai kembali pelaksanaan kedaulatan atas Hong Kong, sebuah Administrasi Khusus Wilayah Hong Kong akan dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok, dan bahwa berdasarkan prinsip "satu negara, dua sistem", sistem dan kebijakan sosialis tidak akan dipraktikkan di Hong Kong. Kebijakan dasar Republik Rakyat Tiongkok tentang Hong Kong telah dielaborasi oleh Pemerintah Tiongkok dalam Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris.
Sesuai dengan Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok, Kongres Rakyat Nasional dengan ini memberlakukan Undang-Undang Dasar Wilayah Administratif Khusus Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok, dengan menetapkan sistem yang akan dipraktikkan di Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, untuk memastikan implementasi kebijakan dasar Republik Rakyat Tiongkok tentang Hong Kong."
Berdasarkan UUD di atas, Hong Kong adalah bagian daripada China dan Hong Kong merupakan wilayah administratif China, bukan negara merdeka.
Jadi, klaim para pemrotes yang menyatakan "KAMI INGIN KEBEBASAN DARI KONTROL CHINA, "HONG KONG TUNDUK PADA KONTROL CHINA", jelas semua itu adalah kebohongan yang dibuat-buat (palsu). Padahal hingga detik ini, China mengizinkan Hong Kong untuk mempertahankan sistem kapitalisnya kemudian China dapat menerapkan sistem sosialismenya di Hong Kong setelah 50 tahun atau lebih cepat jika kondisi tertentu terpenuhi.
Hukum Ekstradisi
Akar protes yang terjadi di Hong Kong dapat ditelusuri pada kasus Chan Tong Kai. Dimana pada bulan Februari 2019 lalu, sesaat setibanya Chan di Taiwan lewat perjalanan udara, Chan melakukan pembunuhan terhadap pasangannya. Setelah itu, Chan terbang kembali ke Hong Kong. Meski pada akhirnya, Chan mengakui pembunuhan tersebut, namun Chan tidak bisa dikirim ke Taiwan karena Hong Kong tidak memiliki perjanjian ekstradisi. (Hong Kong memiliki perjanjian ekstradisi dengan 20 negara tetapi tidak dengan China, Makao, dan Taiwan.)
Otoritas Hong Kong tidak bisa menuntut Chan atas pembunuhan yang terjadi di tempat lain. Jadi pengadilan Hong Kong menghukum Chan dengan tuduhan yang lebih rendah dan menjatuhkan hukuman beberapa bulan penjara.
Kemarahan atas kasus Chan menyebabkan legislator Hong Kong merancang undang-undang yang akan memungkinkan ekstradisi ke negara mana pun berdasarkan kasus per kasus. Taiwan kemudian mengindikasikan tidak ingin untuk mengekstradisi Chan, yang membuat kasus pembunuhan tersebut menimbulkan polemik.
Para kritikus mengklaim undang-undang yang diusulkan, akan memungkinkan China mengekstradisi dan memenjarakan pembangkang politik dari Hong Kong. Namun, para pendukung RUU tersebut mengungkapkan bahwa pelanggaran yang dapat diekstradisi harus merupakan kejahatan di Tiongkok dan Hong Kong, yang melindungi warga Hongkong dari penangkapan sewenang-wenang. Dan hukum secara khusus melarang ekstradisi untuk kejahatan politik.
Selain itu, dari RUU tersebut memberi kemampuan kepada kepala eksekutif Hong Kong untuk meninjau permintaan ekstradisi dan memungkinkan untuk dua proses peninjauan yudisial yang terpisah. Berdasarkan kantor kepala eksekutif Hong Kong, ekstradisi "hanya mencakup 37 pelanggaran yang dapat dijatuhi hukuman penjara selama tujuh tahun atau lebih, dan tidak ada dari mereka yang melarang pelaksanaan hak untuk kebebasan berekspresi." Namun demikian, banyak orang di Hong Kong tidak percaya kepada pemerintahan Tiongkok.
Dari sekelumit persoalan yang dihadapi China dalam menghadapi serangan dari berbagai front sekaligus, jelas memang dibutuhkan kebijaksanaan yang luar biasa dan kekuatan rakyat China dalam mempertahankan revolusi mereka sekaligus menyingkirkan dominasi kolonial dan imperialis untuk selama-lamanya, semoga!
Post a Comment