KH Hasyim Asy’ari, Penentu Tanggal Kemerdekaan RI

Pertaruhan jiwa dan raga bangsa Indonesia selama selama menghadapi penjajah puncaknya terjadi ketika kemerdekaan rakyat Indoensia akan diproklamasikan. Mereka melalui sejumlah penjajahan, baik oleh Belanda, Jepang, dan tentara sekutu yang dibonceng NICA (Belanda) untuk kembali melakukan agresi militer.

Kesempatan kembali menduduki Indonesia dilakukan Belanda ketika sekutu berhasil mengalahkan Jepang pada 1945. Jepang sendiri pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1942. Saat Nippon mengaku sebagai saudara tua sehingga sebagian masyarakat Indonesia terkecoh. Namun, makin hari Jepang justru menampakkan belangnya sebagai negara yang juga ingin menjajah Indonesia.

Keberhasilan sekutu mengalahkan Jepang memiliki konsekuensi bahwa negeri jajahan Jepang kembali ke pelukan sekutu, termasuk Indonesia. Namun, para tokoh pergerakan nasional, para pemuda, dan ulama tergerak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan karena terjadi kekosongan kekuasaan administrasi. Para pemuda berperan aktif menggerakkan dan mendorong Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan.

Walau Soekarno sempat merasa bimbang memikirkan perjanjian Jepang dan sekutu itu, tetapi pada akhirnya sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Sesuai tradisinya setiap hendak melaksanakan hal-hal penting, Soekarno meminta nasihat ulama. Ia meminta nasihat sekaligus restu pendiri NU KH Hasyim Asy’ari terkait waktu dan tanggal kemerdekaan yang tepat.

Meminta nasihat terjadi ketika Bung Karno, dan kawan-kawan hendak memproklamasikan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Beberapa hari sebelum proklamasi kemerdekaan, Bung Karno sowan Kiai Hasyim Asy’ari.

Kiai Hasyim Asy’ari memberi masukan, hendaknya proklamasi dilakukan hari Jumat pada Ramadhan. Jumat itu Sayyidul Ayyam (penghulunya hari), sedangkan Ramadhan itu Sayyidus Syuhrur (penghulunya bulan). Hari itu tepat 9 Ramadhan 1364 H, bertepatan dengan 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia diproklamasikan.

Hal itu sesuai dengan catatan Aguk Irawan MN dalam Sang Penakluk Badai: Biografi KH Hasyim Asy’ari (2012) yang menyatakan bahwa awal Ramadhan, bertepatan dengan tanggal 8 Agustus, utusan Bung Karno datang menemui KH Hasyim Asy’ari untuk menanyakan hasil istikharah para kiai, sebaiknya tanggal dan hari apa memproklamirkan kemerdekaan? Dipilihlah hari Jumat (sayyidul ayyam) tanggal 9 Ramadhan (sayyidus syuhur) 1364 H tepat 17 Agustus 1945, dan lihatlah apa yang dilakukan Bung Karno dan ribuan orang di lapangan saat itu, dalam keadaan puasa semua berdoa dengan menengadahkan tangan ke langit untuk keberkahan negeri ini. Tak lama dari itu, sahabat Mbah Hasyim semasa belajar di Mekkah (Hijaz) yang memang selama itu sering surat-menyurat, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, mufti besar Palestina untuk pertama kali memberikan dukungan pada proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemilihan hari kemerdekaan Indonesia dikonsultasikan terlebih dahulu kepada KH Hasyim Asy’ari. Lalu Kiai Hasyim mengumpulkan para ulama secara bersama-sama untuk melakukan munajat kemudian istikharah agar Allah memberi petunjuk hari yang tepat.

Maka setelah para ulama memusyawarahkan hasil istikharahnya, dipilihlah tanggal 9 Ramadhan 1364 H yang secara kebetulan itu pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Angka Sembilan adalah simbol numerik tertinggi, hari Jumat adalah penghulu atau raja-nya hari dalam sepekan dan Ramadhan adalah rajanya bulan dalam setahun.

Adapun naskah proklamasi disusun dinihari jelang 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda (kini Jalan Imam Bonjol Nomor 1). Penyusunan teks Proklamasi dilakukan oleh Soekarno, M. Hatta, Achmad Soebardjo dan disaksikan oleh Soekarni, B.M. Diah, Sudiro (Mbah) dan Sayuti Melik. Beberapa orang Jepang, selain Maeda, juga ada di sana.

Di antara peristiwa besar tersebut, sebelumnya para tokoh pergerakan nasional dan juga para ulama jauh-jauh hari telah mempersiapkan dasar negara yang akan menjadi pijakan Indonesia merancang Undang-Undang. Seperti dasar negara Pancasila yang pertama kali dimunculkan pada 1 Juni 1945.

Hal itu menunjukkan rekam jejak perjuangan panjang bangsa Indonesia yang terus berupaya meraih kemerdekaan setelah pertarungan fisik dan senjata yang kerap kali terjadi. Para tokoh pergerakan nasional, termasuk para ulama pesantren berjuang mempersiapkan diri untuk menjadi sebuah negara dengan merancang dasar negara. Di sini KH Wahid Hasyim berperan besar.

Fakta ini membantah klaim Belanda yang mengatakan bahwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah bentukan Jepang. Padahal sudah diperjuangkan dan telah dipersiapkan secara matang oleh para tokoh bangsa. Perlu diketahui bahwa hingga saat ini, Belanda hanya mengakui penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949.

Peran NU dalam mempersiapkan berdirinya negara bangsa bahkan dilakukan lima tahun sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan resmi menunjuk Soekarno dan Mohammad Hatta untuk memegang tampuk kepemimpinan nasional dalam Muktamar ke-15 NU pada 15-21 Juni 1940 di Surabaya, Jawa Timur.

Selain sejumlah problem bangsa, dalam Muktamar ini, NU membahas sekaligus memutuskan perihal kepemimpinan nasional. Keputusan ini berangkat dari keyakinan NU bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia akan segera tercapai. (Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, 2010)

Hal itu ditindaklanjuti dengan menggelar rapat tertutup guna membicarakan siapa calon yang pantas untuk menjadi presiden pertana Indonesia. Rapat rahasia ini hanya diperuntukkan bagi 11 orang tokoh NU yang saat itu dipimpin oleh KH Mahfudz Shiddiq dengan mengetengahkan dua nama yaitu Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta. Rapat berkahir dengan kesepakatan Soekarno calon presiden pertama, sedangkan Mohammad Hatta yang ketika itu hanya mendapat dukungan satu suara, sebagai wakil presiden.

Pembahasan calon presiden pertama dalam Muktamar ke-15 NU tersebut menunjukkan kematangan NU dalam mengkaji masalah-masalah sosial-politik kala itu. Bahkan, ketika peneguhan negara pasca-Proklamasi Kemerdekaan kembali mendapat gangguan penjajahan maupun pemberontakan, NU tegas mempertahankan konsep kepemimpinan nasional berbasis negara bangsa.


BELANDA GERAM DENGAN FATWA KH HASYIM ANSYARI

Menghadapi penjajah tidak cukup hanya mengandalkan perlawan fisik dan bersenjata, tetapi upaya batin melalui sejumlah wirid serta perlawanan kultural juga menjadi strategi penting yang perlu dilakukan rakyat Indonesia. Perlawanan kultural yang cukup ampuh menghadang penjajah Belanda kerap dilakukan oleh kalangan pesantren.

Keberhasilan perlawanan kultural oleh kaum santri karena mampu menggerakkan sekaligus memompa nasionalisme bangsa Indonesia dalam melawan kolonial. Salah satu strategi kultural yang dilakukan oleh pesantren ialah mengeluarkan fatwa dan menjadi wadah pergerakan nasional secara umum.

Sejumlah fatwa yang dikeluarkan oleh KH Hasyim Asy’ari, pemimpin besar NU dan pemimpin besar bangsa Indonesia ialah ketika mengharamkan santri memakai pakaian yang menyerupai Belanda yang terbukti efektif menggerakkan perlawanan secara luas terhadap kolonial. Namun, fatwa tersebut hanya berlaku pada konteks saat itu, bagaimana Kiai Hasyim Asy’ari melihat propaganda Belanda melalui borjuisme kolonial lewat busana.

Fatwa penting juga dikeluarkan oleh KH Hasyim Asy’ari bersama ulama se-Jawa dan Madura ketika mengeluarkan Fatwa Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945. Saat itu Belanda (NICA) yang membonceng pasukan sekutu (Inggris) hendak kembali menduduki wilayah Indonesia dalam Agresi Militer Belanda II.

Fatwa Jihad tersebut seketika menggelorakan semangat juang rakyat Indonesia dari seluruh penjuru tanah air untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Resolusi Jihad KH Hasyim Asy’ari mempunyai esensi bahwa berjuang mempertahankan kemerdekaan merupakan kewajiban agama.

Pada masa-masa revolusi antara tahun 1946-1948, Belanda tidak juga surut untuk terus berupaya kembali menduduki Indonesia. Menurut catatan Sejarawan NU, Abdul Mun’im DZ dalam Fragmen Sejarah NU (2017), gejolak revolusi tersebut dirasakan sebagai penderitaan luar biasa karena semua kegiatan sosial ekonomi terganggu termasuk aktivitas menjalankan ibadah haji bagi umat Islam.

Umat Islam risau karena perjalanan haji terhenti akibat perang sehingga  tidak menjamin keamanan para jemaah alon haji. Melihat situasi itu, Gubernur Hindia-Belanda, Van der Plaas segera mengambil tindakan untuk menolong umat Islam. Belanda mengumumkan bagi yang  hendak melaksanakan ibadah haji disediakan fasilitas selengkapnya dan dijamin keamanannya.

Tentu saja tawaran itu menggoda umat Islam yang kebetulan selama beberapa tahun dalam gelora revolusi itu perjalanan ibadah haji terganggu, saat ini Belanda menjamin fasilitas untuk mereka, maka banyak yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji. Sekilas kebijakan tersebut nampak populis, tapi mengandung intrik politik untuk meraup simpati umat Islam Indonesia.

Belanda mengumumkan bagi yang ingin melaksanakan ibadah haji disediakan fasilitas lengkap dan dijamin keamanannya. Karuan saja tawaran tersebut menarik umat Islam Indonesia untuk mendaftar haji mengingat beberapa tahun terkahir pemberangkatan haji terganggu oleh perang.

Masih dalam catatan Mun’im DZ, di tengah kegairahan umat Islam untuk berhaji, tiba-tiba Rais Akbar NU, Hadhratussyekh KH Hasyim Asy’ari mengeluarkan fatwa bahwa melakukan ibadah haji saat ini hukumnya haram. Ibadah haji memang sebuah kewajiban bila syarat rukunnya terlengkapi. Sementara saat ini Indonesia dalam keadaan perang, kapal sebagai sarana transportasi haji belum dimiliki oleh bangsa Indonesia. Karena itu bila pergi haji naik kapal milik orang kafir (Belanda), maka hukumnya haram dan hajinya tidak sah.

Fatwa itu  membuat umat Islam tertegun, tetapi bagaimana pun dengan hujjah-nya yang kuat dan sesuai nalar, maka seberat apapun fatwa itu mesti ditaati, umat Islam banyak yang membatalkan perjalanan hajinya. Tentu saja hal itu dan membuaat Belanda geram, bukan karena usaha pelayarannya tidak laku, tetapi lebih penting lagi usahanya gagal dalam mempengaruhi hati umat Islam agar tidak memihak pada republik pimpinan Soekarno-Hatta.

Sekali lagi, kepekaan KH Hasyim Asy’ari mampu menggerakkan perlawanan dan propaganda Belanda yang melakukan segala cara untuk menarik simpati umat Islam. Kiai Hasyim Asy’ari tahu bahwa tujuan Van der Plaas membantu umat Islam dalam menjalankan rukun Islam itu bukan untuk menolong, tetapi sebuah tipu muslihat untuk mengalihkan kesetiaan pada bangsa sendiri. Haji politis semacam itu tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Kiai Hasyim Asy’ari. Sebagai seorang imam yang berpengaruh, maka fatwanya yang kontroversial itu tetap diikuti.


Sumber :  https://www.nu.or.id/