FITNAH AKHIR ZAMAN :HEARTLAND THEORY DAN DOMINASI
Strategi geopolitik Amerika tersebut berasal dari aksioma geopolitiknya Ahli Geografi Inggris Raya yang bernama Sir Halford Mackinder. Bagi Mackinder, tujuan utama kebijakan militer dan luar negeri Inggris, dan kemudian Amerika, adalah untuk mencegah bersatunya – apakah secara alami atau tidak – dua kekuatan di daratan Eurasia – Rusia dan Tiongkok. Amerika akan melakukan segala cara untuk memecah kekuatan yang ada di Eurasia agar tidak bisa bersatu.
Teori Heartland
Sejauh ini strategi kebijakan luar negeri yang paling berpengaruh dari Inggris dan Amerika Serikat dari tahun 1904 sampai tahun 1947, Halford Mackinder memformulasikan Teori Heartland yang terkenal yang menjelaskan bahwa geografi inti benua Eurasia, yang berpusat pada Rusia, merupakan ancaman utama bagi kelanjutan dominasi Inggris.
Dengan semangat jiwa imperialis Inggris, Mackinder menulis sebuah rekomendasi kebijakan yang sedikit-terkenal namun sangat berpengaruh bagi imperium Amerika yang muncul di majalah New York Council on Foreign Relations, yang terbit bulan Juli 1943, yang berjudul The Round War and the Winning of the Peace.
Dalam artikel tersebut, sebagaimana telah jelas kalau Amerika Serikat muncul sebagai pengganti Imperialis Inggris sebagai hegemoni global, Mackinder mengutip tesisnya 1904, The Geographical Pivot of History, menggambarkan ancaman penyatuan Jerman dengan Rusia bagi hegemoni Inggris (sesuatu yang dihindari diplomasi Inggris dengan mendorong Hitler untuk melakukan invasi ke timur). Dia kemudian menjelaskan bahwa ketika ada kekuatan lain menguasai pusat atau ‘pivot’ Rusia sebagai Heartland, maka hegemoni Inggris akan memiliki saingan yang setara. Sementara tahun 1943 Mackinder dan rekan Amerika-nya yang menyusun struktur PBB, melihat Cina memainkan peran penting sebagai lawan Heartland Uni Soviet, namun kemudian berubah secara signifikan ketika Republik Rakyat Tiongkok didirikan bulan Oktober 1949. Kebijakan AS kemudian bergeser dengan menciptakan perang di Korea yang dimulai tahun 1950 dan Vietnam atau Perang Indochina Kedua yang dimulai tahun 1959 dan berakhir dengan kekalahan Amerika Serikat tahun 1975. Perubahan kebijakan yang dimulai dengan kunjungan Nixon-Kissinger tahun 1972 ke Beijing merupakan sebuah upaya untuk mempengaruhi Tiongkok melalui ketergantungan ekonomi terhadap investasi dan barang modal AS dan Barat. Pada akhir abad ke-20, beberapa elit AS mulai takut kalau strategi ekonomi tersebut berisiko menciptakan superpower ekonomi di Asia yang tidak bisa dikendalikan AS. Mulai dari Pemerintahan Bush-Cheney tahun 2001, kebijakan AS terhadap Tiongkok mulai berubah menjadi jalan konfrontasi yang lebih agresif. AS-NATO membom Kedutaan Tiongkok di Belgrade pada bulan Mei 1999 yang merupakan serangan yang disengaja untuk memberikan sinyal perubahan kebijakan AS terhadap Tiongkok secara bertahap.
Para elit yang membuat kebijakan Amerika yang sangat berpengaruh di dalam dan di luar Council on Foreign Relations (CFR) adalah orang-orang yang mempelajari dan menekuni strategi geopolitik Mackinder. Salah satunya adalah mantan duta besar AS di Beijing bernama Winston Lord, seorang mantan asisten Henry Kissinger yang mempersiapkan perubahan kebijakan Nixon terhadap Tiongkok pada tahun 1972; George H.W Bush, mantan Direktur CIA dan duta besar AS untuk Tiongkok; James R. Lilley, sahabat karib Bush ketika masih di CIA, dan juga mantan duta besar AS untuk Tiongkok. Serta mantan Menteri Luar Negeri AS Henry Kissinger dan mantan Penasihat Keamanan Nasional Zbigniew Brzezinski adalah orang yang mendukung geopolitik Mackinder. Patut diakui, mereka semua berhutang budi kepada Mackinder.
Dalam bukunya yang terbit tahun 1997, The Grand Chessboard: American Primacy and its Geo-strategy Imperative, Brzezinski, yang keturunan Polandia di mana Polandia selalu berlawanan dengan Rusia, dan dia secara terbuka memuji Mackinder, meskipun pernah terjadi momen lucu ketika dia salah menyebutkan nama awal ‘Harold’ yang seharusnya Halford Mackinder. Dalam bukunya, Brzezinski, yang juga seorang bagian dari faksi Rockefeller yang sangat lama, tahun 2008 memberikan nasihat kebijakan luar negeri kepada Barrack Obama, dan dia menulis, “… tiga imperatif besar dari geostrategi imperial adalah untuk mencegah kolusi (persekongkolan) dan mempertahankan ketergantungan keamanan di antara negara vassal (budak) (sic), untuk menjaga orang-orang barbar agar tidak datang bersamaan. ” (Brzezinski, Op. Cit., p.40) Bagi Brzezinski, orang barbar yang ditakuti datang bersamaan adalah dua kekuatan Eurasia, Tiongkok dan Rusia.
Para pembuat kebijakan Amerika, setelah berakhirnya Perang Dunia II, berasal dari sejumlah keluarga yang relatif sedikit. Kebanyakan dari mereka adalah kaki-tangan keluarga Rockefeller, terutama yang dekat dengan John D. Rockefeller III dan David Rockefeller. Ini lah kelompok khusus yang menentukan kebijakan AS terhadap Tiongkok.
Tujuan mereka itu selalu mempertahankan strategi tensi (ketegangan) di seluruh Asia, dan terutama di Eurasia. Sebagai contoh, Amerika akan mengancam Jepang untuk tidak lagi melindunginya secara militer jika tidak menuruti keinginan AS, dan AS akan merayu Tiongkok dengan memindahkan industri dan pabriknya ke Tiongkok. Itu lah mengapa ada banyak industri dan korporasi Amerika yang berada di Tiongkok. Tujuannya adalah untuk menekan Jepang dan Korea Selatan. Selain itu AS menempatkan banyak industri di luar wilayahnya karena dampak lingkungan yang dihasilkan sangat buruk. Lebih baik lingkungan negara lain kotor daripada negara sendiri.
Terlepas dari taktik yang digunakan, tujuan akhir kebijakan AS terhadap Tiongkok adalah memelihara kendali atas Tiongkok yang berpotensi sebagai raksasa ekonomi Asia – atas perkembangan energinya, keamanan makanannya, perkembangan ekonominya, kebijakan pertahanannya.
Tahun 2007, kendali AS terhadap Tiongkok jadi semakin sulit, ketika pasukan militer AS membuat kekacauan di Irak dan Afganistan.
Kebijakan Washington, yang tadinya masih mengandalkan hegemoni militer, kini semakin bergeser, berubah dan menyamar di balik isu HAM dan ‘demokrasi’ sebagai senjata perang psikologis dan ekonomi dalam upaya berkelanjutan untuk menahan dan mengendalikan Tiongkok dan kebijakan luar negerinya.
AFRICOM: Strategi “Perang Sumber Daya” Pentagon
Tanggal 4 November 2006, Tiongkok menjadi tuan rumah KTT kerjasama ekonomi, investasi dan perdagangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang dihadiri 5000 orang, termasuk pemimpin atau perwakilan dari 48 negara Afrika dengan tema “persahabatan, perdamaian, kerjasama, perkembangan”. Washington dengan segera menjawab aksi kepentingan baru Tiongkok tersebut. Tahun 2007, Pemerintah Bush dan pejabat senior Pentagon menciptakan divisi khusus Afrika, AFRICOM, yang markas pusatnya berada di Stuttgard, Jerman.
Arogansi Amerika – Komandan tempur geografis:
1. United States Africa Command (USAFRICOM)
2. United States Central Command (USCENTCOM)
3. United States European Command (USEUCOM)
4. United States Indo-Pacific Command (USINDOPACOM)
5. United States Northern Command (USNORTHCOM)
6. United States Southern Command (USSOUTHCOM)
Selama ini Washington mengabaikan dan tidak mempedulikan Afrika – selain Afrika Selatan, Nigeria yang kaya minyak, Angola dan Mozambique – namun kini mengapa tiba-tiba Amerika menempatkan prioritas yang begitu tinggi di Afrika? Mengapa AS rela mengeluarkan dana besar untuk membiayai komando militer otonom di Afrika tersebut?
Apakah ‘terorisme’ yang jadi alasannya? Bukan. Didirikannya AFRICOM merupakan respons Washington karena berkurangnya kendali atas bahan baku mentah di Afrika. Bukan teroris yang jadi alasannya, tapi Tiongkok lah yang menjadi alasan tersembunyi dalam tujuan baru militer AS di Afrika.
Tanggal 1 Oktober 2007, Pentagon meluncurkan Komando militer baru yang terpisah, USAFRICOM atau AFRICOM, padahal kondisi pasar keuangan AS saat itu sedang kacau.
The United States Africa Command (AFRICOM), adalah Komando Tempur Bersatu Kementerian Pertahanan AS yang baru. Komando ini bertanggung jawab atas operasi militer dan hubungan militer AS dengan 53 negara Afrika.
Perang Sumber Daya: Strategi Modernisasi Tentara 2008
Penjelasan lengkap perkembangan baru ada di dalam dokumen Pentagon, 2008 Army Modernization Strategy. Dokumen tersebut menyatakan bahwa tujuan dari strategi Tentara AS adalah untuk mendominasi seluruh alam semesta, bukan hanya di bumi saja. Dokumen itu menyatakan “pasukan expedisi, tentara yang berkualitas yang mampu mendominasi seluruh aspek konflik, kapan pun, di mana pun dan melawan siapa pun – untuk waktu yang lama.”3) Dokumen tersebut juga menyatakan “Tentara harus berupaya fokus pada perlengkapan dan modernisasi pada dua keseimbangan akhir yang saling berkaitan – memulihkan keseimbangan dan mencapai Dominasi beraspek penuh (full-spectrum Dominance).”4)
Tidak ada tentara negara atau kerajaan apa pun dalam sejarah umat manusia yang punya ambisi gila seperti itu.
Jika menimbang isi dokumen Army Modernization tersebut, Amerika bermimpi untuk menguasai bahan mentah selama 30-40 tahun ke depan dengan jalan perang.
Selain itu, dengan menyinggung Rusia-Tiongkok secara jelas, rencana strategi Pentagon dalam dokumen tersebut menyatakan: “We face a potential return to traditional security threats posed by emerging near-peers as we compete globally for depleting natural resource and overseas markets.”5)
Dalam hal pertumbuhan ekonomi, satu-satunya negara yang dimaksud “emerging neer peer” pada tahun 2008 adalah Tiongkok.
Dalam hal pasokan energi dan militer, satu-satunya negara “emerging near peer” adalah Rusia. Pada hakikatnya Rusia memainkan peran strategis karena memiliki sumber daya yang sangat penting yang dapat mamacu pertembuhan ekonomi – mulai dari minyak dan gas hingga logam dan bahan mentah. Rusia adalah pemasok sumber daya strategis utama, selain negara-negara Afrika Selatan dan Tenggara, yang tidak dikendalikan secara langsung oleh Amerika Serikat. Meningkatnya pengaruh Rusia di Afrika menjadi faktor utama di balik kebijakan militer AS-NATO yang mengepung Rusia sejak tahun 1991.
Fokus utama para pembuat kebijakan di Washington dan Pentagon adalah kerjasama ekonomi dan militer yang sangat erat antara Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok, terutama Shanghai Cooperation Organization. Sebagaimana yang dikatakan oleh Brzezinski, ketika kerjasama yang erat itu terjadi, kekuatan tunggal Amerika Serikat secara fundamental akan tersaingi. 6)
Dokumen Pentagon 2008 Army Modernization Strategy merupakan hasil dari perluasan doktrin yang diuraikan oleh seorang perencana strategis masa depan DOD (Department of Defence) AS, Andrew Marshall. Marshall, yang tadinya senior analis RAND Corporation, dibawa ke Pentagon tahun 1973, dan Presiden Nixon mendirikan struktur khusus Pentagon yang baru untuk diketuai oleh Marshall, dan struktur itu diberi nama Strategic Office of Net Assessments. Di Pentagon, Marshall memiliki status yang unik: dia hanya melaporkan hasil kerjanya langsung ke Menteri Pertahanan, tanpa perlu perantara dalam Pentagon itu sendiri.
Selama beberapa tahun, Marshall melahirkan sesuatu yang dia sebut “Revolution in Military Affairs (RMA)”. Anak didiknya adalah Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Richard Perle dan beberapa elang perang lainnya. Marshall lah yang telah membuat Cheney dan Rumsfeld yakin pada tahun 2001 kalau pemasangan pertahanan rudal balistik strategis dekat perbatasan Rusia akan memberikan Amerika Serikat Keunggulan Nuklir yang telah diimpikan sejak lama, kemampuan untuk meluncurkan serangan nuklir pertama ke Rusia dan menghancurkan kemampuan Rusia dalam membalas serangan.7)
Upaya Keunggulan Nuklir (Nuclear Primacy) AS ini lah yang membuat Rusia meresponsnya dengan keras pada bulan Agustus 2008 dengan ikut serta dalam perang di Ossetia Selatan, di mana wilayah yang berbatasan langsung dengan Rusia tersebut telah terjadi perang yang diprovokasi oleh Washington; dan juga menjadi penyebab ambisi AS dalam membawa Ukraina menjadi anggota NATO.
Marshall adalah arsitek bagi strategi “pertempuran elektronik” Rumsfeld di Irak – menggunakan tentara “yang terjaring” dengan Internet dan dilengkapi GPS dalam pengintaian. Bahkan ketika banyak kritikan yang memaksa Presiden mengeluarkan Rumsfeld dari pemerintahan, Marshall tetap berada di Pentagon, sebagaimana kekuatan yang dia miliki.
Rencana AS “Perang Sumber Daya yang Tiada Henti”
2008 Army Modernization Strategy Pentagon mengungkapkan prinsip strategis dan operasi yang cukup penting secara mendalam yang diadopsi sebagai doktrin resmi oleh militer AS. Dalam pembukaannya, dokumen tersebut memprediksi akan adanya ‘perang tiada henti’ setelah Perang Dingin.
Jendral Stephen Speakes, seorang pejabat Pentagon, bertanggung jawab atas dokumen tersebut dan menegaskan dalam pengantarnya:
“This 2008 document is radically different from previous years. This year we get right to the heart of things with a brief description of our modernization strategy – with the ends, ways and means of how we intend to use the Army Equipping Enterprise to reach end of state defined as: Soldiers equipped with the best equipment available, making the Army the most dominant land power in the world, with full spectrum capabilities.
America is engaged in an era of persistent conflict that will continue to stress our force. To win this fight, we need an Army that is equipped for the long haul – that was what it needs for soldiers to accomplish their missions across the full spectrum of conflict.”
– Dokumen 2008 ini berbeda secara radikal dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita berhak atas deskripsi singkat strategi modernisasi yang ingin kita capai – dengan tujuan, cara, dan sarana bagaimana kita menggunakan Perusahaan Peralatan Tentara dalam mencapai tujuan akhir yang didefinisikan sebagai: Tentara dilengkapi dengan peralatan terbaik yang tersedia, menjadikan Tentara memiliki kekuatan paling dominan di dunia, dengan kemampuan ber-spektrum penuh.
Amerika terlibat dalam konflik berkepanjangan yang akan terus menekan kekuatan kita. Untuk memenangkan pertarungan ini, kita membutuhkan Tentara yang dilengkapi segala hal untuk jangka waktu yang panjang – itu lah yang dibutuhkan para prajurit untuk menyelesaikan misi mereka di seluruh spektrum konflik penuh -8)
Brzezinski
Dokumen Pentagon tersebut menekankan bahwa “Kita telah memasuki era konflik tak berkesudahan … sebuah kondisi keamanan yang jauh lebih ambigu dan sulit diprediksi daripada yang kita hadapi selama Perang Dingin.”
Dokumen tersebut menjelaskan fitur utama dari era perang berkelanjutan yang terencana, termasuk penggunaan retorika “teroris menggunakan senjata pemusnah massal.” Dan yang paling penting, untuk pertama kalinya sejak bocornya Memorandum-200 Strategis Keamanan Nasional yang dibuat Henry Kissinger selama Pemerintah Gerald Rudolph Ford, Jr., Tentara Amerika Serikat menyatakan bahwa beberapa di antara “misi” resminya adalah mengendalikan pertumbuhan manusia di negara-negara yang kaya sumber daya bahan mentah.9)
Dokumen 2008 tersebut menyebut ‘pertumbuhan populasi’ sebagai ancaman utama bagi keamanan Amerika Serikat dan sekutunya, dan menyebutnya sebagai perang demi menguasai sumber daya bahan mentah. Hal tersebut menghubungkan dua tujuan:
“Population growth – especially in less-developed countries – will expose a resulting ‘youth bulge’ to anti-government stability.
Resources competition induced by growing populations and expanding economies will consume ever increasing amounts of food, water and energy. States or entities controlling these resources will leverage them as part of their security calculus. (emphasis added-w.e.)
“Pertumbuhan penduduk – terutama di negara-negara yang kurang berkembang – akan menimbulkan ‘jumlah pemuda yang membengkak’ terhadap stabilitas anti-pemerintah.
Persaingan sumber daya yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan perluasan ekonomi akan menyebabkan konsumsi jumlah makanan, air dan energi yang terus meningkat. Negara atau entitas yang mengendalikan sumber daya ini akan memanfaatkannya sebagai bagian dari kalkulus keamanan mereka. (penekanan ditambahkan-w.e.)10)
Dua prioritas yang ingin dicapai Pentagon – mengendalikan populasi ‘jumlah pemuda yang membengkak’ di negara-negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam, dan mencegah Rusia-Tiongkok dari mengendalikan bahan makanan, air, energi di dunia berkembang – adalah motif diciptakannya AFRICOM.
Setelah pertemuan para pemimpin 40 Afrika di Beijing tahun 2006, George W. Bush langsung menandatangani Presidential Order (Kepres) untuk menciptakan AFRICOM.
Selama Perang Dingin, AS menguasai sumber daya Afrika dan kekayaan mineralnya yang melimpah dengan menggunakan pembunuhan dan perang saudara yang secara diam-diam memicu kerjasama antara kekuatan kolonial yang brutal seperti Inggris, Perancis, Portugal atau Belgia. Washington sangat khawatir ketika melihat 40 kepala negara Afrika diperlakukan dengan hormat dan bermartabat oleh Tiongkok, yang mana Tiongkok menawarkan mereka miliaran Dolar dari perjanjian perdagangan, dan jauh sekali berbeda dengan syarat yang diajukan IMF atau pemaksaan program austerity yang dipaksa oleh AS.11)
Dari Darfur, di mana BUMN Tiongkok konsesi eksplorasi minyak utama dari pemerintahan Sudan, sampai Nigeria dan Chad dan Afrika Selatan. Dan karena itu Washington bergerak untuk mencoba melawan pertumbuhan pengaruh Tiongkok di seluruh Afrika.
Setelah menganggap pertumbuhan penduduk di dunia berkembang sebagai ancaman, dokumen strategi Pentagon 2008 tersebut menyoroti pergeseran paradigma khusus dalam perang di masa depan yang harus dilakukan:
The Army recently unveiled its newest doctrine, FM 3-0 Operations, which provides a blueprint for operating in an uncertain future, and serves as a principal driver for changes in our organizations, training, leader development, personnel policies, facilities and material development.
FM 3-0 institutionalizes how commanders employ offensive, devensive and stability or civil support operations simultaneously. FM 3-0 acknowledges the fact that 21st Century operations will require Soldiers to engage among populations and diverse cultures instead of avoiding them.
Tentara baru-baru ini meluncurkan doktrin terbarunya, FM 3-0 Operations, yang menyediakan blueprint untuk operasi di masa depan yang tidak pasti, dan berfungsi sebagai penggerak utama bagi perubahan dalam organisasi, pelatihan, pengembangan kepemimpinan, kebijakan personel, fasilitas dan pengembangan material kita.
FM 3-0 menetapkan bagaimana komandan melakukan operasi ofensif, defensif dan stabilitas atau dukungan sipil secara bersamaan. FM 3-0 mengakui fakta bahwa operasi abad 21 akan mengharuskan Prajurit untuk terlibat di antara penduduk dan beragam budaya, bukannya menjauh dari mereka.12) Brzezinski
Dengan kata lain, Pentagon secara resmi mengumumkan berakhirnya ‘sindrom perang Vietnam’ yang tidak lagi menempatkan tentara AS dalam risiko di lapangan, meninggalkan pertempuran terbatas terutama dalam serangan udara, seperti yang telah terjadi pada perang Irak, dan Afghanistan pada awal tahun 2002.
‘Hak Asasi Manusia’ sebagai Senjata Perang
Tidak seperti kebijakan AS yang memprovokasi Rusia untuk berperang, kebijakan AS terhadap kemunculan ekonomi Tiongkok di seluruh Asia, Afrika dan lainnya, menggunakan senjata perang yang tak terduga, yakni ‘Hak Asasi Manusia’ dan ‘Demokrasi’. Senjata perang ‘HAM’ dan ‘Demokrasi’ adalah Perang Opium 1840 versi abad ke-21 – taktik yang digunakan untuk memaksa Tiongkok merelakan diri atas dominasi Superpower AS secara penuh. Bagaimanapun juga, tentu saja, itu sesuatu yang tidak diterima oleh Tiongkok.
[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=”13″]Selama tahun 1840-an, perusahaan dagang Inggris swasta, the British East India Company, didukung oleh kekuatan militer Royal Navy, meluncurkan sebuah operasi militer yang memaksa penduduk Cina kecanduan opium sebagai bagian strategi kolonialisasi yang membuat Cina bangkrut dan hancur secara moral Tahun 1880-an, Cina telah memperikaran 40 juta orang jadi pecandu. Dan ini menjadi bisnis yang paling menguntungkan di dunia bagi para pedagang dan bankir di Kota London dan AS yang terpilih. Bekas penghinaan yang Barat tinggalkan, menurut diskusi dengan banyak intelektual Cina, masih membentuk persepsi Cina tentang moralitas Barat.[/perfectpullquote]
Antara tahun 1999 sampai 2006, pemerintah Amerika Serikat “menyediakan dan mensahkan sekitar 110 USD untuk program terkait demokrasi di Tiongkok,” berdasarkan laporan resmi Kongres AS.13)
Laporan Kongres tersebut menambahkan:
The consolidated appropriations act for FY2000 (P.L. 106-113) provided $1 million for US-based NGOs (to preserve cultural traditions and promote sustainable development and environmental conservation) in Tibet as well as $1 million to support research about China, and authorized ESF for NGOs to promote democracy in China. For FY2001 (P.L. 106-429), Congress authorized up to $2 million for Tibet. In FY2002 (P.L. 107-115), Congress made available $10 million for assistance for activities to support democracy, human rights, and the rule of law in China and Hong Kong, including up to $3 for Tibet. In FY2003 (P.L. 108-7), Congress provided $15 million for democracy-revealed programs in China, including up to $3 million for Tibet and $3 million for the National Endowment for Democracy (NED).
Tindakan alokasi konsolidasi untuk FY2000 (PL 106-113) menyediakan 1 juta USD untuk Organisasi Non-Pemerintah milik AS (untuk melestarikan tradisi budaya dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan) di Tibet serta 1 juta USD untuk mendukung penelitian tentang Tiongkok, dan ESF resmi untuk NGO dalam mempromosikan demokrasi di Tiongkok. Untum FY2001 (P.L. 106-429), Kongres resmi menyediakan hingga 2 juta USD untuk Tibet. Pada FY2002 (P.L. 107-115), Kongres menyediakan 10 juta USD bantuan untuk kegiatan dalam mendukung demokrasi, hak asasi manusia, dan aturan hukum di Tiongkok dan Hong Kong, termasuk hingga 3 juta untuk Tibet. Pada FY2003 (P.L. 108-7), Kongres menyediakan 15 juta USD untuk program-program terkait demokrasi di Tiongkok, termasuk hingga 3 juta USD untuk Tibet dan 3 juta USD untuk National Endowment for Democracy (NED).14)
Brzezinski
Berdasarkan laporan ini, bantuan AS, yang disesuaikan oleh Kongres untuk mempromosikan demokrasi di Tiongkok, termasuk Tibet, menggelembung dari $2,435,000 dalam Fiscal Year 2000 sampai $33,695,000 FY2006. Dana tersebut meningkat 1300% dalam enam tahun. Jelas sudah kalau Washington semakin tertarik untuk mempromosikan ‘demokrasi’ versi khusus di Tiongkok, khususnya di Tibet.
Secara signifikan, pada tahun 2004, di dalam Departemen Luar Negeri AS, “Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Buruh menjadi administrator utama program demokrasi di Tiongkok.”15) Biro tersebut berada di bawah kekuasaan Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Demokrasi dan Urusan Global, yang dipimpin oleh Dr. Paula J. Dobriansky. Situs resmi Departemen Luar Negeri AS mencatat:
Since her appointment in 2001, Under Secretary Dobriansky has also served concurrently as the Special Coordinator for Tibetan Issues. In this capacity, she is the US government’s point person on Tibet policy matters, including: support for dialogue between the Chinese and the Dalai Lama or his representatives; promotion of human rights in Tibet; and efforts to preserve Tibet’s unique cultural, religious and linguistic identity.
Sejak penunjukannya pada tahun 2001, Wakil Menteri Dobriansky juga telah menjabat sebagai Koordinator Khusus untuk Masalah Tibet. Dalam kapasitas ini, dia adalah titik penting bagi pemerintah AS tentang masalah kebijakan Tibet, termasuk: dukungan dialog antara Tiongkok dan Dalai Lama atau perwakilannya; promosi hak asasi manusia di Tibet; dan upaya untuk melestarikan identitas budaya, agama, dan bahasa Tibet yang unik.16)
Paula Dobriansky menerima gelar doktor dari Universitas Harvard dengan jurusan Soviet military and political affairs. Sebelum menjabat di Kementerian Luar Negeri, dia menjabat sebagai Senior Wakil Presiden dan Direktur Dewan Hubungan Luar Negeri, di mana dia menjadi rekan senior pertama George F. Kennan dalam Studi Rusia dan Eurasia. Dia juga memperoleh penghargaan ‘Democracy Service Medal‘ oleh National Endowment for Democracy (NED) dan penghargaan ‘Jeanne Kirkpatrick Award’ oleh International Republican Institute. NED dan IRI, yang didokumentasikan sebelumnya, merupakan kendaraan utama Departemen Luar Negeri AS dalam mempromosikan perubahan rezim di seluruh dunia.
Hubungan Dobriansky dengan NED tidak lah biasa saja. Biografi resminya mencatat bahwa dia pernah bekerja sebagai Wakil Ketua NED sebelum menjabat di Departemen Luar Negeri, serta menjadi anggota Jajaran Direktur Freedom House, yang tahun 2006 dipimpin oleh mantan Direktur CIA James Woolsey dan termasuk Zbigniew Brzezinski sebagai jajarannya. Bahkan Dobriansky telah menjadi anggota senior Institut Hudson, salah satu think-tanks neo-konservatif paling heboh di Washington.
Paula Dobriansky juga merupakan anggota think-tank lainnya, the Project for a New American Century (PNAC). Dengan kemampuannya, Dobriansky menyebut PNA, “memperjuangkan peran unik Amerika dalam melestarikan dan memperluas tatanan internasional yang ramah terhadap keamanan, kemakmuran, dan prinsip-prinsip yang kita miliki.”17)
[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=”13″]Lihat Appendix A untuk rincian PNAC, termasuk keanggotaan Dick Cheney, Jeb Bush, Donald Rumsfeld and Paul Wolfowitz ketika PNAC menerbitkan laporan September 2000 yang penuh kontroversi, Rebuilding America’s Defenses, di antara beberapa itemnya menyebut perubahan rezim Saddam Hussein, setahun sebelum serangan 11 September 2001, dan untuk pertahanan rudal AS.[/perfectpullquote]
Dobriansky juga menandatangani surat PNAC 26 Januari 1998 untuk Presiden Bill Clinton yang mendesak Presiden untuk menyerang Irak pada saat itu juga, lima tahun sebelum Operasi Shock & Awe dan serangan 11 September 2001. Surat tersebut menyatakan secara terang-terangan:
The only accepteable strategy is one that eliminates the possibility that Iraq will be able to use or threaten to use weapons of mass destruction. In the near term, this means a willingness to undertake military action as diplomacy is clearly failing. In the long term, it means removing Saddam Hussein and his regime from power.
Satu-satunya strategi yang dapat diterima adalah menghilangkan kemungkinan ancaman atau penggunaan senjata pemusnah massal oleh Irak. Dalam waktu dekat, hal itu berarti kesediaan untuk melakukan aksi militer karena diplomasi jelas gagal. Dalam jangka panjang, hal itu berarti menyingkirkan Saddam Hussein dan rezimnya dari kekuasaan.18)
Selain Dobriansky yang juga menandatangani Surat Terbuka PNAC terhadap Irak tersebut adalah pejabat senior dalam Pemerintahan George W. Bush, termasuk: Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld; Perwakilan Perdagangan AS dan kepala Bank Dunia Robert Zoellick; Wakil Menteri Luar Negeri Richard Armitage; Wakil Menteri Pertahanan dan Presiden Bank Dunia Paul Wolfowitz; bawahan Menteri Luar Negeri John Bolton; Asisten Menteri Pertahanan Peter Rodman; dan pejabat senior Dewan Keamanan Nasional Elliot Abrams dan Zalmay Khalilzad.19)
Dari jabatannya di Departemen Luar Negeri, tentu saja Dobriansky menjadi pendukung publik yang agresif akan Revolusi Warna (yang didanai Pemerintah AS). Dobriansky sempat mengutip pidato Pelantikan George W. Bush yang menyerukan penyebaran “lembaga dan gerakan demokratis di setiap negara dan budaya … (dan) mengakhiri tirani di dunia kita.”20) Pada akhir Februari 2005, menanggapi aksi unjuk rasa anti-Suriah di Lebanon, Dobriansky menyatakan: “Sebagaimana presiden mencatat di Bratislava minggu lalu bahwa ada rose revolution di Georgia, orange revolution di Ukraina, dan baru-baru ini, purple revolution di Irak. Di Lebanon, kita melihat pertumbuhan momentum cedar revolution.”21)
Beberapa peran Paula Dobriansky setelah tahun 2004 adalah untuk mengendalikan aktivitas dan organisasi Departemen Luar Negeri AS, termasuk NGO milik AS di Tibet. Fokus terhadap Tibet jelas menjadi bagian strategi jangka panjang Washington dalam menaikkan tensi tekanan terhadap Beijing.
Demokrasi dan Bahan Baku Mentah
Target utama AS dalam ‘Perang Opium’ baru melawan Tiongkok, istilah halusnya ‘mempromosikan demokrasi’, adalah sumber vital bahan baku mentah Tiongkok. Secara khusus, AS menargetkan Myanmar, Sudan, dan Tiongkok itu sendiri – melalui organisasi Dalai Lama di Tibet dan sekte Falun Gong di Tiongkok. Untuk menyempurnakan tujuan mereka, dinas intelijen rahasia AS kembali masuk ke NGO yang mereka dirikan secara diam-diam, menggunakan pertempuran air mata ‘pelanggaran hak asasi manusia’ dan ‘demokrasi’.
Pendekatan ini adalah bagian dari metode yang paling efektif dari ‘perang halus’ yang sangat maju sejak tahun 1980-an yang dirancang oleh lembaga intelijen AS untuk melucuti dan mengacaukan rezim yang dianggapnya ‘tidak kooperatif’. Negara-negara yang ditargetkan tidak hanya dipilih dalam sekali – khususnya serangan masal media internasional yang dipimpin CNN dan BBC – sebagai pemerkosa ‘hak asasi manusia’. Definisi hak asasi manusia, tentu saja, dibuat-buat oleh negara penuduh, Amerika Serikat, yang masih kebal terhadap tuduhan serupa sampai saat ini. Hal seperti itu menjadi sebuah permainan yang dikendalikan di mana lembaga AS, mulai dari Departemen Luar Negeri sampai komunitas intelijen, bekerja di balik segelintir NGO yang mengaku ‘netral’ dan ini sangat berpengaruh.
Tahun 1980-an, selama pemerintahan Ronald Reagan, lembaga intelijen AS dan Departemen Luar Negeri menghabiskan jutaan dolar untuk menciptakan sebuah jaringan global NGO yang rumit dan canggih dan organisasi yang berpura-pura filantropis. NGO dan ‘yayasan’ akan melayani strategi AS sebagai sebuah sayap dalam upaya untuk menggiring seluruh planet di bawah Full Spectrum Dominance. Seorang peneliti proses Australia, Michael Barker, menyebutnya ‘the Project for a New American Humanitarianism, sebuah serangan HAM.”22)
Proyek tersebut merupakan hasil pengembangan yang menjadi salah satu senjata yang paling efektif dalam memperluas pengaruh dominasi global Amerika. Proyek tersebut juga berhasil menghindari pengawasan media utama dalam dunia pers Barat. Barker menjelaskan tentang penyebaran berbagai macam organisasi garis depan bermuka ‘hak asasi manusia dan pro-demokrasi’ yang didanai pemerintah AS, mulai dari NED sampai Human Rights Watch dan Institut Open Society:
The loose collection of concerned activists that coalesce within the Project for a New American Humanitarianism help sustain imperialism by both providing it with ‘moral cover’ and sanctioning the abandonment of the rule of law in the purported interest of human rights.
Koleksi bebas para aktivis yang terlibat dalam Proyek untuk American Humanitarianism membantu mempertahankan imperialisme dengan memberikan ‘perlindungan moral’ dan mendukung pengabaian aturan hukum – yang katanya – demi kepentingan hak asasi manusia.23)
Brzezinski
Itu lah senjata yang dilepaskan oleh Washington untuk memaksa perubahan rezim di Myanmar, dengan model destabilisasi revolusi warna yang juga digunakan Washington untuk membawa kerusakan di Georgia dan Ukraina pada tahun 2004.
Dikenal sebagai ‘Saffron Revolution‘ di Myanmar, yang mengacu pada jubah safron para biarawan Budha yang melakukan aksi unjuk rasa. Di Tibet, disebut sebagai ‘Crimson Revolution‘. Di Sudan disebut secara sederhana, yakni ‘genosida’. Dalam setiap kasus, kekuatan Pentagon dan dinas intelijen AS, dalam koordinasi dengan Departemen Luar Negeri dan NGO terpilih seperti NED, terlibat dalam merubah HAM menjadi senjata untuk memperluas kendali kepentingan AS dan mencegah munculnya ‘emerging near-peers‘. terutama Tiongkok dan Rusia.
Catatan Admin:
Tulisan ini diambil dari buku yang berjudul, “Full Spectrum Dominance: Totalitarian Democracy In The New World Order” yang ditulis oleh F. William Engdahl yang merupakan peneliti ekonomi, sejarawan, dan jurnalis freelance. Namun, ada beberapa kata atau kalimat yang ditambah oleh admin agar mudah dipahami oleh para pembaca.
Ketika mengambil atau mengutip segala materi baik dalam bentuk tulisan maupun hasil terjemahan dari website Eskatogi Islam ini, mohon masukkan tautan ke artikel asli.
http://eskatologiislam.org/
Post a Comment