MISKINKAN DUNIA UNTUK NWO

Dunia saat ini dihadapkan pada krisis kesehatan serius yang harus segera diselesaikan. Nampaknya ini menjadi prioritas nomor satu. Tetapi ada dimensi penting lain yang harus dibenahi, bahwa Jutaan orang telah kehilangan pekerjaan dan tabungan seumur hidup mereka. Di negara-negara berkembang, kemiskinan dan keputusasaan kian terasa. Di satu sisi,lockdown (kuncian) dijadikan sebagai konsumsi publik dan menjadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan krisis kesehatan global, sementara di sisi yang lain dampak ekonomi dan sosialnya yang menghancurkan diabaikan begitu saja.

Kebenaran atas persebaran Covid-19 seolah dibungkam dan ditutup rapat di balik derasnya arus (mis)informasi oleh media-media arus utama. Kebenarannya adalah bahwa bahwa Covid-19 memberikan dalih bagi kepentingan keuangan yang kuat dan politisi korup untuk mengondisikan tata dunia ke jurang pengangguran massal, kebangkrutan dan kemiskinan ekstrim.

Inilah gambaran sebenarnya dari apa yang terjadi sat ini. Betapa kemiskinan dan keputusasaan mengancam warga bangsa di seluruh dunia. Belum lagi ancaman kelaparan dan kurangnya ketersediaan bahan-bahan pokok di negara-negara Dunia Ketiga.

Bahkan rakyat AS sendiri pun menjadi korban dari agenda penciptaan tata dunia baru dalam selubung Covid-19. “Jutaan orang Amerika yang putus asa menunggu dalam antrean panjang penuh sesak untuk mendapatkan santunan”

Semua negara sekarang menjadi negara Dunia Ketiga. Pandemi sepertinya memberikan sinyal “mendunia-ketigakan” apa yang sekarang ini disebut “negara maju” berpenghasilan tinggi. Sebut saja Italia, misalnya.

Orang-orang kehabisan makanan. Laporan mengkonfirmasi bahwa kelompak Mafia dan bukannya pemerintah yang “mendapatkan dukungan lokal dengan mendistribusikan makanan gratis untuk keluarga miskin di karantina yang telah kehabisan uang tunai“.

Hebatnya lagi, krisis ini bisa menggabungkan antara ketakutan dan kepanikan terkait COVID-19 dengan proses manipulasi ekonomi yang canggih. Mari kita cermati dampak yang berkaitan dengan negara-negara berkembang.

Negara Berkembang, “Obat Ekonomi” IMF dan Globalisasi Kemiskinan

Apakah pandemi Covid-19 bagian dari agenda makro-ekonomi yang lebih luas? Sebelum menjawab pertanyaan ini, pertama mari kita lacak beberapa latar belakang historisnya. Di sini menarik untuk mencermati pandangan Prof Michel Chossudovsky, yang menghabiskan lebih dari sepuluh tahun melakukan penelitian lapangan tentang dampak reformasi ekonomi IMF-Bank Dunia di Afrika, Asia, Amerika Latin, Eropa Timur, dan Balkan. Sejak awal 1980-an, “obat ekonomi kuat” diberlakukan pada negara-negara berkembang yang berhutang budi di bawah apa yang disebut “program penyesuaian struktural” (SAP).

Dari tahun 1992 hingga 1995, Michel Chossudovsky melakukan penelitian lapangan di India, Bangladesh dan Vietnam dan kembali ke Amerika Latin untuk menyelesaikan studinya di Brasil. Di semua negara yang dia kunjungi, termasuk Kenya, Nigeria, Mesir, Maroko, dan Filipina, dia mengamati pola manipulasi ekonomi dan campur tangan politik yang sama oleh lembaga-lembaga yang berbasis di Washington. Di India, yang secara langsung dihasilkan dari reformasi IMF, jutaan orang mengalami kelaparan. Di Vietnam – yang merupakan salah satu ekonomi penghasil beras paling makmur di dunia – kelaparan tingkat lokal telah meletus akibat langsung dari penguasaan kontrol harga dan deregulasi pasar biji-bijian. (Preface to the Second Edition of the Globalization of Poverty, 2003)

Hegemoni dolar diberlakukan. Dengan meningkatnya utang dalam mata uang dolar, akhirnya di sebagian besar negara berkembang, seluruh sistem moneter nasional harus mengikuti mata uang dolar.

Langkah-langkah penghematan besar-besaran tentu memberikan angin segar terhadap jatuhnya upah riil. Program privatisasi menyeluruh diberlakukan. Reformasi ekonomi yang mematikan ini – yang diterapkan atas nama kreditor – selalu memicu keruntuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran massal.

Bahkan menurut Michel Chossudovsky, “di Nigeria mulai tahun 1980-an, seluruh sistem kesehatan masyarakat telah dibongkar. Rumah sakit umum mengalami kebangkrutan. Para dokter medis yang dia ajak bicara menggambarkan program penyesuaian struktural yang terkenal (SAP) dengan sentuhan humor: “Kami telah dilemahkan oleh SAP”, kata mereka, rumah sakit kami benar-benar dihancurkan oleh IMF-Bank Dunia.

Saat ini, mekanisme untuk memicu kemiskinan dan keruntuhan ekonomi pada dasarnya berbeda dan semakin canggih. Krisis ekonomi 2020 saat ini (yang terkait dengan “drama” pandemi COVID-19) belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Dunia.

Tidak perlu bagi IMF-Bank Dunia untuk menegosiasikan pinjaman penyesuaian struktural dengan pemerintah nasional. Apa yang terjadi dalam kendali krisis COVID-19 adalah “penyesuaian global” dalam struktur ekonomi dunia. Dalam satu kali perubahan Global Adjustment (GA) ini memicu proses kebangkrutan, pengangguran, kemiskinan dan keputusasaan masif di seluruh dunia.

Bagaimana penerapannya? Seruan pemberlakuan Lockdown (kuncian) digelorakan kepada pemerintah di banyak negara sebagai satu-satunya solusi untuk menyelesaikan pandemi COVID-19. Sehingga, pemerintah yang bersangkutan tersandera di dalamnya dan menjadikan pandemi tersebut menjadi konsensus politik, terlepas dari konsekuensi ekonomi dan sosial yang menghancurkannya.

Negara-Negara Ditekan untuk Patuh

Penutupan ekonomi nasional sebagian atau seluruhnya dipicu melalui penegakan apa yang disebut “pedoman WHO” yang berkaitan dengan lockdown (penguncian), pembatasan perdagangan dan transportasi, dan lain-lain.

Lembaga-lembaga keuangan yang kuat dan kelompok-kelompok lobi termasuk Wall Street, Big Pharma, World Economic Forum (WEF) dan Yayasan Bill dan Melinda Gates terlibat dalam membentuk “pedoman WHO” terkait pandemi COVID-19.

Lockdown (penguncian) bersama dengan pembatasan perdagangan dan perjalanan udara telah mengendalikan keseluruhan ‘isi cerita’ di atas panggung. Penutupan ekonomi nasional ini dilakukan di seluruh dunia mulai bulan Maret, yang secara simultan mempengaruhi sejumlah besar negara di semua wilayah utama dunia. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Dunia.

Operasi penutupan ini mempengaruhi jalur produksi dan pasokan barang dan jasa, kegiatan investasi, ekspor dan impor, perdagangan grosir dan eceran, pengeluaran konsumen, penutupan sekolah, perguruan tinggi dan universitas, lembaga penelitian, dan lain-lain.

Pada gilirannya semua ini menyebabkan pengangguran massal, kebangkrutan perusahaan kecil dan menengah, kehancuran daya beli masyarakat, meluasnya kemiskinan dan kelaparan di pelbagai negara.

Padahal, tujuan mendasar dari restrukturisasi ekonomi global berikut konsekuensinya adalah pengondisian konsentrasi kekayaan besar-besaran, destabilisasi usaha kecil dan menengah di semua bidang utama kegiatan ekonomi termasuk ekonomi jasa, pertanian dan manufaktur, merongrong hak-hak pekerja, mengacaukan pasar tenaga kerja, menekan upah (dan biaya tenaga kerja) di “negara maju” yang berpenghasilan tinggi serta di negara berkembang yang miskin.

Dalam satu kali kejadian (dalam beberapa bulan terakhir) krisis COVID-19 berkontribusi pada pemiskinan sektor besar populasi dunia. Dan tebak siapa yang menjadi ‘juru selamat’ dalam mengatasi krisis ini, IMF dan Bank Dunia.

Lihat saja, bagiaman Direktur Pelaksana IMF Kristaline Georgieva dengan santai mengakui bahwa ekonomi dunia sedang macet, tanpa mengungkapkan penyebab keruntuhan ekonomi. Dalam sebuah konferensi pers, di hadapan awak media, dia mengatakan, “WHO ada di sana untuk melindungi Kesehatan Rakyat, IMF ada di sana untuk melindungi kesehatan ekonomi Dunia.”

Georgieva yang berniat “melindungi ekonomi dunia” secara diplomatis berjanji akan memberikan pinjaman kepada negara yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Padalah negara tersebut sejatinya menjadi korban dari ‘drama’ pandemi COVID-19 yang dimainkan oleh kelompok elite global melalui lembaga-lembaga keuangan yang mereka kuasai. “Kami mengandalkan $1 triliun dalam kapasitas pinjaman keseluruhan.” kata Georgieva pada awal Maret lalu.

Pada pandangan pertama, ini tampaknya “murah hati”, banyak uang. Tetapi pada akhirnya itulah yang kita sebut “uang fiktif”. Artinya, “Kami akan meminjamkan uang kepada Anda dan dengan uang yang kami pinjamkan kepada Anda, Anda akan membayar kami kembali.” (Parafrase).

Tujuan utamanya adalah untuk membuat utang luar negeri (berdenominasi dolar) melambung tinggi. IMF jelas bahwa dalam salah satu jendela pinjanya, penanggulangan bencana pandemi COVID-19, dilakukannay seoalh-oleh dengan murah hati. Padahal yang terjadi sebaliknya.

“(IMF) Memberikan hibah untuk pengurangan utang kepada anggota kita yang paling miskin dan paling rentan.” Inilah salah satu penyataan yang tidak masuk akal. Mengapa? Karena pinjaman IMF itu tidak lain untuk mengisi kembali pundi-pundi kreditor, dimana uang dialokasikan untuk pembayaran hutang.

“Untuk negara-negara berpenghasilan rendah dan untuk negara-negara berpenghasilan menengah yang sedang berkembang, kami memiliki … hingga $ 50 miliar yang tidak memerlukan program IMF sepenuhnya.”

Makna tersirat dari pernyataan Direktur Pelaksana IMF itu adalah tidak ada ketentuan tentang bagaimana negara yang meminjam uang kepada IMF menghabiskan uangnya. Tetapi uang itu meningkatkan stok hutang dan membutuhkan penggantian.

Itulah solusi neoliberal yang diterapkan di tingkat global. Tidak ada pemulihan ekonomi nyata, lebih banyak kemiskinan dan pengangguran di seluruh dunia. “Solusi” menjadi “penyebab”. Drama dimulainya proses hutang baru pun dimainkan dan pada akhirnya, berkontribusi pada peningkatan hutang oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.

Semakin banyak IMF meminjamkan, semakin mudah IMF menekan negara-negara berkembang ke dalam kepatuhan politik. Kebenaran tak terucapkan adalah bahwa satu triliun dolar ini + dari lembaga Bretton Woods dimaksudkan untuk menaikkan utang luar negeri.

Dalam perkembangan terakhir, para menteri Keuangan G20 memutuskan untuk “menunda”, pembayaran kewajiban pembayaran utang dari negara-negara termiskin di dunia. Pembatalan utang belum dipertimbangkan. Justru sebaliknya, strategi yang digunakan adalah dengan ‘mengabadikan’ utang, terutama oleh negara-negara berkembang.