PERTEMUAN DZURIYAH PEDIRI NU INI POINNYA

Puluhan ulama Nahdliyyin dan dzurriyah pendiri NU kembali menggelar pertemuan (halaqoh) yang kedua di Pondok Pesantren (PP) Chasbullah Bahrul Ulum (Tambak Beras), Jombang. Dalam pertemuan ini, para ulama salah satunya sepakat menyerukan digelarnya Muktamar NU luar biasa untuk memilih Rais Aam yang baru.

Juru bicara dalam halaqoh ini, Choirul Anam mengatakan, para ulama yang hadir sepakat untuk menjadikan Komite Khittoh Nahdlatul Oelama (NO) wadah berkumpulnya para keturunan pendiri NU.

Komite tersebut dipimpin oleh Pengasuh PP Tebuireng, Jombang KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah. Adik kandung Gus Dur itu akan dibantu Kiai Hasib Wahab, Dr Nasikhin Hasan, Prof Ahmad Zahroh, Gus Fahmi Sodik, Gus Hasyim Karim, dan Gus Solahul Aam Wahib
Narasi terkait pembentukan Komite Khittoh NO ini, lanjut Anam, akan dimintakan restu dan doa ke para ulama besar NU. Antara lain ke Kiai Maimun Zubair, Kiai Tolhah Hasan, dan Kiai Mustofa Bisri.

"Komite ini targetnya melaksanakan khittah NU. Karena selama ini kami tak diberi contoh pelaksanaannya oleh pengurus PBNU. Contohnya Rais Aam PBNU tak boleh mencalonkan diri dan dicalonkan dalam jabatan politik. Itu anggaran dasar, tapi kan tidak berlaku bagi Kiai Ma'ruf dan tidak berlaku bagi Presiden Jokowi," kata Anam kepada wartawan usai halaqoh, Rabu (14/11/2018).
Dia menjelaskan, dalam anggaran dasar NU, Rais Aam PBNU boleh digantikan oleh wakilnya jika berhalangan tetap.

Namun, aturan organisasi itu tak berlaku pada kasus Ma'ruf Amin yang maju sebagai Cawapres pasangan Jokowi. Menurut dia, mekanisme penggantian Ma'ruf sebagai Rais Aam menabrak anggaran dasar NU.

"Sekarang ini Kiai Ma'ruf diganti saat tidak berhalangan tetap," terangnya.

Oleh sebab itu, kata Anam, para ulama Nahdliyyin peserta halaqah menyerukan ke PBNU agar menggelar muktamar NU Luar Biasa. Muktamar tersebut untuk memilih Rais Aam yang baru.
"Kami serukan kepada PBNU untuk segera memaanggil seluruh ulama dan pengasuh pesantren se-Indonesia untuk mengangkat Rais Aam yang baru," tegasnya.

Tak hanya itu, tambah Anam, pihaknya juga akan mempertanyakan langkah Jokowi yang memilih Ma'ruf Amin sebagai wakilnya di Pilpres 2019.

"Nanti juga akan kami tanyakan ke Presiden Jokowi dan 9 partai pengusung, termasuk PKB pasti tahu dan paham kalau ada larangan Rais Aam dicalonkan maupun mencalonkan diri. Ini mau kami tanyakan, apa sesungguhnya maunya Presiden, kok bisa nyomot begitu saja," tandasnya.
 Dzurriyah atau keturunan para pendiri Nahdhatul Ulama (NU), menggelar halaqah di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Rabu (24/10/2018). Pertemuan untuk menyikapi soal keorganisasian NU, hingga soal pilpres 2019.

 Pertemuan di ikuti, sejumlah kiai seperti KH Salahuddin Wahid (Gus Solah), KH Hasib Wahab Chasbullah, KH Muhammad Najih Maimoen, KH Abdul Zaini dari Pasuruan hingga KH Abdul Hamid. Selain itu, pertemuan juga di ikuti Prof Ahmad Zahro, serta Choirul Anam yang biasa disapa Cak Anam.

Ada tiga poin penting yang diputuskan dalam pertemuan itu, pertama meminta NU tetap tegak di atas khitthah 1926. Seperti yang telah diputuskan pada Muktamar ke-26 di Semarang Tahun 1979, yang juga dipertegas dalam Muktamar NU ke-27 di Situbondo pada tahun 1984.

Kedua, NU tidak ada urusan dengan politik praktis, politik kepartaian, maupun perebutan kekuasaan. Sementara ketiga, warga NU bebas menentukan pilihan dengan tetap mengedepankan sembilan pedoman politik warga NU, seperti yang ditetapkan dalam Muktamar ke-28 di Krapyak Yogyakarta pada 1989.

“Tiga keputusan itulah yang kita hasilkan dalam Halaqah dalam rangka menjaga marwah NU. Jadi kami meminta agar NU tetap tegak berdiri di atas khitthah 1926,” kata Choirul Anam (Cak Anam), di depan sejumlah wartawan, di Ponpes Tebuireng, usai pertemuan.
Saat ditanya soal keputusan Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin yang memilih menjadi Cawapres Jokowi, Cak Anam hanya mengatakan, bahwa itu keputusan pribadi dan bukan keputusan NU.
“Itu keputusan pribadi beliau saja, dan itu bukan keputusan organisasi NU, jadi itu yang paling penting,” pungkas Cak Anam.