PUTIN DAN ASIAN SUMMIT DI SINGAPORE
Hubungan ASEAN dan Rusia ditingkatkan menjadi
kemitraan strategis. Peningkatan tersebut ditandai dengan pertemuan 10
pemimpin negara ASEAN dan Rusia di KTT ASEAN 2018 di Singapura.
Sebagai
koordinator dialog ASEAN-Rusia, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan
pernyataan atas nama ASEAN mengenai perkembangan kerja sama ASEAN-Rusia.
"Pertemuan
kita pada hari ini menandai peningkatan hubungan ASEAN-Rusia menjadi
mitra strategis," ujar Jokowi, dikutip dari pernyataan Kantor Staf
Kepresidenan yang diterima Medcom.id, Rabu, 14 November 2018.
Melalui
kemitraan tersebut, ASEAN dan Rusia dinilai perlu meningkatkan kerja
sama. Diantaranya dengan menyelesaikan seluruh program kerja yang
tertuang dalam Rencana Aksi ASEAN-Rusia 2016-2020, memperkuat
komunikasi, koordinasi, dan konsultasi ASEAN-Rusia pada berbagai
tingkatan, serta menjadi solusi bagi berbagai masalah dunia.
Jokowi
menuturkan perdagangan ASEAN dan Rusia pada 2017 lalu meningkat hampir
40 persen. Volume perdagangan tersebut mencapai angka USD16,7 miliar,
sementara nilai investasi di ASEAN mencapai USD40 juta.
"Namun,
kita perlu terus berupaya meningkatkan nilai perdagangan dan investasi
tersebut dengan memanfaatkan berbagai potensi kerja sama ekonomi yang
ada dan mendorong interaksi para pengusaha," imbuhnya.
Sementara
itu di bidang lainnya, ASEAN juga mendorong peningkatan kerja sama
penanganan bencana, pendidikan, budaya, pemuda, pariwisata, dan
kesehatan. Khusus bidang penanganan bencana, Jokowi meminta agar
kesepakatan ASEAN dan Rusia segera diselesaikan.
"Dalam kaitan itu, kita perlu mendorong finalisasi Kesepakatan ASEAN-Rusia dalam penanganan bencana, segera," tuturnya.
Dia juga
berharap Rusia ikut berpartisipasi dalam mencapai perdamaian dunia.
Dalam hal ini dia menyinggung mengenai perdamaian di Semenanjung Korea
dan masalah Palestina-Israel.
"Untuk itu
saya berkeyakinan bahwa kemitraan ASEAN-Rusia dapat berkontribusi bagi
penyelesaian masalah di kawasan dan global," ucapnya.
"Solidaritas Anda membantu rakyat kami bangkit dengan harapan baru," pungkas dia.
Indonesia,
sebagai koordinator perundingan, terus mendorong percepatan perundingan
kerja sama ekonomi regional komprehensif atau Regional Comprehensive
Economic Partnership (RCEP).
Perundingan
RCEP berusaha mengintegrasikan sepuluh negara anggota ASEAN dengan enam
mitra, yakni India, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan
Selandia Baru dalam sebuah skema perdagangan bebas.
Situasi
perdagangan dunia yang semakin tidak menentu mendorong Indonesia untuk
kembali menyerukan pentingnya perundingan RCEP untuk segera
diselesaikan.
"Beberapa
ekonomi dunia mengalami pertumbuhan negatif. Ketegangan perdagangan
antara dua ekonomi besar mulai menimbulkan dampak pada negara lain dan
semakin banyak negara menempuh langkah pengamanan perdagangan sepertianti-dumping duties, countervailing duties, dan safeguard.
Keadaan ini menegaskan pentingnya perundingan RCEP untuk diselesaikan
segera," ujar Presiden Jokowi dalam KTT ke-2 RCEP di Suntec Convention
Centre, Singapura, pada Rabu, 14 November 2018.
Hingga saat
ini, Indonesia bersama dengan negara-negara anggota ASEAN dan mitra
lainnya membahas delapan bab dari 21 bab perjanjian RCEP. Secara garis
besar, kedelapan bab perjanjian tersebut telah dicapai kata sepakat di
antara negara-negara peserta.
Presiden
menyebutkan, proses perundingan panjang yang telah dilakukan sejak KTT
pertama di Manila tahun lalu membuat negara-negara peserta berada pada
tahapan yang tak memungkinkan lagi untuk menoleh ke belakang.
"Sebagai
koordinator perundingan RCEP, saya menilai bahwa kita berada pada the
point of no return. Apa yang telah dicapai saat ini harus dijadikan
modal untuk menyelesaikan perundingan RCEP agar manfaat integrasi
ekonomi dapat dirasakan 3,4 miliar masyarakat kita," ucapnya, dalam
keterangan tertulis Kantor Staf Kepresidenan, yang diterima Medcom.id,
Kamis, 15 November 2018.
Maka itu,
untuk dapat segera menyelesaikan perundingan ini, Presiden Joko Widodo
mendorong seluruh pihak untuk mencapai konvergensi yang dibutuhkan.
Perbedaan tingkat pembangunan dan kesiapan ekonomi masing-masing negara
peserta memang melatarbelakangi pandangan dan kepentingan yang berbeda
sehingga menyulitkan tercapainya satu suara.
Kepala
Negara mengusulkan sejumlah parameter untuk dapat dijadikan pedoman
dalam perundingan RCEP berikutnya. Pedoman tersebut dapat dirangkum ke
dalam empat kata kunci: fleksibilitas, rekalibrasi ambisi, disiplin, dan
konkret.
"Fleksibilitas
untuk mencapai konvergensi. Rekalibrasi ambisi untuk mengakomodir
sensitivitas. Disiplin untuk mencapai target yang ditentukan. Kerja sama
konkret dan sikap konstruktif untuk menemukan solusi atas perbedaan
yang ada," ujarnya.
Selain itu,
dengan mengasumsikan penyelesaian perundingan RCEP ini sebagai tanggung
jawab bersama, Presiden Joko Widodo juga mengusulkan agar dalam
pertemuan kali ini ditentukan tahun depan sebagai batas waktu
penyelesaian perundingan.
Post a Comment