Pidato Hashim di AS Dinilai Manjakan Freeport
video "cuplikannya bisa dicari viral di youtube akan Pidato Hasyim tsb.
Ketua Eksekutif Human Rights Committee for Social Justice
(IHCS), Gunawan, mengkritik sikap Prabowo Subianto dan Partai Gerindra
yang terkesan lebih memilih untuk memperbanyak pembayaran pajak dari
rakyat, sementara perusahaan besar asing seperti PT Freeport justru
dipuja.
Sikap seperti disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo itu dianggap menafikan rakyat dan tak mau membuka diri pada dugaan pelanggaran hukum yang mungkin dilakukan perusahaan besar seperti Freeport.
"Seharusnya tak begitu saja membebankan pajak ke rakyat kebanyakan. Seharusnya Hashim dan Gerindra mengingatkan Pemerintah dan perusahaan seperti Freeport untuk menghormati UUD 45 dan UU Minerba," kata Gunawan di Jakarta, Kamis (5/6).
"Tolok ukurnya adalah seharusnya apakah tambang Freeport memberi kesejahteraan bagi suku-suku di Papua dan sumbangsihnya bagi penerimaan negara dan perbaikan lingkungan hidup."
Padahal, lanjutnya, pajak Freeport yang angkanya terkesan besar harus dilihat lebih jauh, apakah sebanding dengan keuntungan yang dibawa Freeport ke luar Indonesia. Apalagi sebelum ada UU Minerba, kontrak membolehkan Freeport mengekspor bahan tambang mentah sehingga sulit diketahui sesungguhnya apa saja yang dibawa Freeport ke luar.
Sebagai tambahan, harus diketahui bahwa hingga kini Freeport hanya membayar royalti emas 1 persen lebih rendah dari yang ditentukan peraturan pemerintah yaitu minimal 3,75 persen.
Karena itulah, menurutnya, (jika berkuasa) Hashim dan Gerinda seharusnya melakukan evaluasi terhadap Freeport, apakah kontrak sudah melahirkan pengurusan dan pengelolaan tambang sesuai mandat UUD 45 dan UU Minerba atau tidak. Dan bukan malah hendak membebankan pajak ke rakyat kebanyakan begitu saja.
"Karena Freeport untung besar di Indonesia," kata dia.
Entah kebetulan atau tidak, calon wapres yang akan berpasangan dengan Prabowo adalah Hatta Radjasa, yang bersama Jero Wacik mengurusi renegosiasi Freeport. Seperti diketahui, pemerintah baru saja memperpanjang kontrak Freeport hingga 2041.
Kepada Gunawan, wartawan juga menanyakan apakah masalah Freeport bisa jadi penentu siapa pemenang pilpres Indonesia.
"Cukup memengaruhi, karena menjadi simbol dominasi ekonomi dan kehadiran Amerika," jawab Gunawan.
Soal kaitan langsung Freeport dan Pilpres, lanjut Gunawan, sulit membuktikan dukungan keuangan dari perusahaan AS itu. Dan toh soal dana keamanan ke aparat hukum dari Freeport tak pernah diungkap dan berdampak secara hukum.
Sebelumnya, saat berpidato dalam acara The United States-Indonesia (Usindo) Society Washington Special Open Forum Luncheon yang diadakan di Washington DC, pada 17 Juli 2013, Hasjim menyatakan (jika terpilih menjadi presiden RI), Prabowo dan Gerindra akan memperbanyak tingkat pembayaran pajak dari rumah tangga-rumah tangga di Indonesia.
Sebab ada sekitar 15-16 jutaan rumah tangga di Indonesia yang belum membayar pajak. Dengan itu, akan ada tambahan pemasukan 5 persen GDP dari orang Indonesia yang harus membayar pajak itu. Dengan demikian, tarif pajak perusahaan besar tak perlu dinaikkan.
"Salah satu hal baik dari pemerintahan (SBY) saat ini adalah menurunkan rate pajak penghasilan. Kalian tahu saya ini seorang kapitalis, dan saya suka rate pajak yang rendah," kata Hashim.
"Dan tanpa menaikkan rate pajak, tapi dengan mendapatkan lebih banyak pembayaran pajak dari masyarakat Indonesia. Publik itu masuk ke dalam jaring pembayaran pajak. Kita akan mendapatkan 5 persen itu."
Hashim lalu berbicara kepada audiens yang mengikuti acara itu, yakni para elite Amerika Serikat (AS).
"Bagi Anda pendukung Partai Republik (AS) yang ada di sini, jangan khawatir. Kami takkan menaikkan rate pajak Anda sama sekali. Untuk Freeport, kami akan melakukan hal-hal lain untuk Anda. Tetapi rate pajak sudah bagus, rate pajak sudah bagus. Freeport sudah membayar US$ 2,5 miliar pajak tahun lalu. Bagus buat Freeport," kata Hashim.
Mendengar pernyataan itu, sejumlah audiens yang hadir langsung tertawa. Seorang warga AS yang hadir terdengar menyatakan "(Angka US$ 2,5 miliar) Itu sudah bagus untuk orang Indonesia", dan Hashim mengikutinya, "Ya, bagus untuk Indonesia."
[B1/N-6]
Sikap seperti disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo itu dianggap menafikan rakyat dan tak mau membuka diri pada dugaan pelanggaran hukum yang mungkin dilakukan perusahaan besar seperti Freeport.
"Seharusnya tak begitu saja membebankan pajak ke rakyat kebanyakan. Seharusnya Hashim dan Gerindra mengingatkan Pemerintah dan perusahaan seperti Freeport untuk menghormati UUD 45 dan UU Minerba," kata Gunawan di Jakarta, Kamis (5/6).
"Tolok ukurnya adalah seharusnya apakah tambang Freeport memberi kesejahteraan bagi suku-suku di Papua dan sumbangsihnya bagi penerimaan negara dan perbaikan lingkungan hidup."
Padahal, lanjutnya, pajak Freeport yang angkanya terkesan besar harus dilihat lebih jauh, apakah sebanding dengan keuntungan yang dibawa Freeport ke luar Indonesia. Apalagi sebelum ada UU Minerba, kontrak membolehkan Freeport mengekspor bahan tambang mentah sehingga sulit diketahui sesungguhnya apa saja yang dibawa Freeport ke luar.
Sebagai tambahan, harus diketahui bahwa hingga kini Freeport hanya membayar royalti emas 1 persen lebih rendah dari yang ditentukan peraturan pemerintah yaitu minimal 3,75 persen.
Karena itulah, menurutnya, (jika berkuasa) Hashim dan Gerinda seharusnya melakukan evaluasi terhadap Freeport, apakah kontrak sudah melahirkan pengurusan dan pengelolaan tambang sesuai mandat UUD 45 dan UU Minerba atau tidak. Dan bukan malah hendak membebankan pajak ke rakyat kebanyakan begitu saja.
"Karena Freeport untung besar di Indonesia," kata dia.
Entah kebetulan atau tidak, calon wapres yang akan berpasangan dengan Prabowo adalah Hatta Radjasa, yang bersama Jero Wacik mengurusi renegosiasi Freeport. Seperti diketahui, pemerintah baru saja memperpanjang kontrak Freeport hingga 2041.
Kepada Gunawan, wartawan juga menanyakan apakah masalah Freeport bisa jadi penentu siapa pemenang pilpres Indonesia.
"Cukup memengaruhi, karena menjadi simbol dominasi ekonomi dan kehadiran Amerika," jawab Gunawan.
Soal kaitan langsung Freeport dan Pilpres, lanjut Gunawan, sulit membuktikan dukungan keuangan dari perusahaan AS itu. Dan toh soal dana keamanan ke aparat hukum dari Freeport tak pernah diungkap dan berdampak secara hukum.
Sebelumnya, saat berpidato dalam acara The United States-Indonesia (Usindo) Society Washington Special Open Forum Luncheon yang diadakan di Washington DC, pada 17 Juli 2013, Hasjim menyatakan (jika terpilih menjadi presiden RI), Prabowo dan Gerindra akan memperbanyak tingkat pembayaran pajak dari rumah tangga-rumah tangga di Indonesia.
Sebab ada sekitar 15-16 jutaan rumah tangga di Indonesia yang belum membayar pajak. Dengan itu, akan ada tambahan pemasukan 5 persen GDP dari orang Indonesia yang harus membayar pajak itu. Dengan demikian, tarif pajak perusahaan besar tak perlu dinaikkan.
"Salah satu hal baik dari pemerintahan (SBY) saat ini adalah menurunkan rate pajak penghasilan. Kalian tahu saya ini seorang kapitalis, dan saya suka rate pajak yang rendah," kata Hashim.
"Dan tanpa menaikkan rate pajak, tapi dengan mendapatkan lebih banyak pembayaran pajak dari masyarakat Indonesia. Publik itu masuk ke dalam jaring pembayaran pajak. Kita akan mendapatkan 5 persen itu."
Hashim lalu berbicara kepada audiens yang mengikuti acara itu, yakni para elite Amerika Serikat (AS).
"Bagi Anda pendukung Partai Republik (AS) yang ada di sini, jangan khawatir. Kami takkan menaikkan rate pajak Anda sama sekali. Untuk Freeport, kami akan melakukan hal-hal lain untuk Anda. Tetapi rate pajak sudah bagus, rate pajak sudah bagus. Freeport sudah membayar US$ 2,5 miliar pajak tahun lalu. Bagus buat Freeport," kata Hashim.
Mendengar pernyataan itu, sejumlah audiens yang hadir langsung tertawa. Seorang warga AS yang hadir terdengar menyatakan "(Angka US$ 2,5 miliar) Itu sudah bagus untuk orang Indonesia", dan Hashim mengikutinya, "Ya, bagus untuk Indonesia."
[B1/N-6]
Post a Comment